Oh Antasari yang Malang..

Ketika terpilih sebagai Komisioner KPK tahun 2007, ada kontroversi yang diblow-up oleh teman2 LSM. Kontroversi yang paling mengemuka adalah menyangkut track record para komisioner yang baru terpilih, terutama Antasari Azhar. Macam-macam yang diungkapkan dari perilaku dan juga kinerja yang buruk sebagai jaksa. Namun, DPR, terutama komisi III tidak peduli. Akhirnya terpilihlah para komisioner ini. awal kepemimpinan Antasari, gebrakan KPK lumayan dahsyat. saking dahsyatnya membuat Kejaksaan Agung malunya luar biasanya akibat salah satu jaksanya tertangkap tangan melakukan transaksi hukum haram. Setelah itu, pelan-pelan KPK membuat gebrakan yang bertubi-tubi terutama menyangkut kasus-kasus korupsi dari para anggota Dewan dan beberapa kementrian. Sejak saat itu, semua memuji dan memuja kinerja KPK, termasuk pimpinannya yaitu Antasari. Bahkan ada beberapa politisi menyanjungkan Antasari untuk ditawarkan menjadi cawapres. tapi dengan diplomatis semua tawaran itu ditolak Antasari. Saat ini, KPK dibuat heboh lagi, namun bukan karena kasus korupsi yang diangkat, namun kesandung proses hukum yang sangat serius dari salah satu pimpinan yaitu Antasari. terbilang jahat dan sangat serius, apabila ini terbukti benar, bahwa salah satu komisioner KPK memiliki moral yang begitu rendah untuk mau membunuh dan berselingkuh. tetapi, ada yang menarik. Kenapa Kejaksaan yang mengumumkan tersangkanya Antasari? Bukankah ranahnya polisi? Bisa jadi ini semacam balas dendamnya kejaksaan terhadap apa yang dilakukan oleh Antasari kepada Kejaksaan. Lalu, ada apa dengan polisi? Oh ternyata, salah satu kolonelnya terlibat dalam pembunuhan ini, pantas saja mereka malu. Kasus Antasari semakin melebar. Ada informasi yang mulai pelan-pelan terungkap ternyata ada modus korupsi yang dilindungi dari upaya pembunuhan ini karena tempat Nasrudin ini adalah salah satu tempat logistik yang dinanti-nanti oleh salah satu partai politik. Dan katanya Antasari pun juga ditekan kanan kiri dari partai mengenai hal ini. apa yang menarik dari cerita Antasari ini? pertama, ada yang beranggapan ini skenario dari untuk menghantam Antasari dan kemudian kinerja KPK. untuk konteks ini saya sepenuhnya tidak sepakat. Kalau Antasari dijebak karena balas dendam, saya masih percaya. tapi kalau usaha menghancurkan KPK tidak mudah dan gampang kita percayai itu karena memang tergantung seberapa dalam dan luas polisi melakukan penyidikan mengenai hal ini. Dan saya masih sulit percaya polisi mampu mendalami itu semua karena menyangkut kepentingan politik yang luar biasa besar dampaknya bagi elite politik. artinya semua elite pasti berusaha meredam gempa politik karena kasus Antasari. kedua, nampaknya saya masih percaya bahwa Antasari secara personal punya ambisi pribadi untuk dilihat sebagai figur pemimpin yang layak dijual beberapa tahun ke depan. Tetapi, semua sirna dan hancur karena kasus pembunuhan. Makanya saya tidak heran betapa mudahnya semua kasus korupsi terungkap dan menjelang pemilu tidak begitu banyak yang meyinggung partai politik. Artinya ada skenario pribadi untuk menjaga dan membangun image positif di masyarakat. terlepas kalau tuduhan itu benar: membunuh dan berselingkuh, maka lengkap sudah bahwa memiliki pejabat dengan fit and proper test tidak mudah dipercaya. Karena moral tidak dipertimbangkan dengan track record yang benar-benar didalami. Jadi, bagi saya, Antasari terjebak dalam ambisinya. Entah karena diskenariokan oleh pihak lain atau karena buntu tidak bisa berbuat banyak. Oh Antasari yang malang…

Di antara para Caleg Perempuan Potensial

Selama seminggu ini saya sedang bersama caleg-caleg perempuan potensial dari 7 partai politik (Golkar, PDIP, PKS, PD, PAN,PPP, PKB) dari berbagai dapil untuk DPR RI. Menarik ya. Karena ini ibu-ibu yang berasal dari berbagai macam latar belakang, ada yang aktivis, pengurus partai, artis dan lainnya. Namun punya hal yang sama yaitu untuk memperjuangkan suara perempuan di DPR.Pengetahuan pemilu pun sangat beragam, ada yang belum tahu sama sekali hingga ada yang sudah mengerti bagaimana harus memenangkan suara pemilih. Bagi kami sebagai panitia, materi yang spesial adalah menyangkut hitung-hitungan pemilu, yaitu bagaimana cara menghitung target perolehan suara. Menarik karena di situlah para peserta seakan-akan dibangunkan akan realitas yaitu susahnya minta ampun untuk mendapatkan target suara di setiap TPS di masing-masing dapil. Apalagi ditambah dengan berbagai aturan internal partai yang menyulitkan untuk mendapatkan satu kursi di DPR.Dan, ibu-ibu ini pun terkaget-kaget…

Hari ini masih ada satu gelombang sedang berjalan. Nampaknya pengetahuan dan pemahaman tentang perempuan dan politik telah lebih baik. Hanya saja bagaimana mereka memanfaatkan pengetahuan mereka untuk bisa menang di dapil yang harus tetap diperjuangkan… Kita tunggu nanti di bulan April 2009.

EGOISME PARTAI POLITIK DALAM UU PILPRES

Sekali lagi kita dipertontonkan adanya egoisme partai politik dalam melahirkan sebuah kebijakan yaitu undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Sarat kepentingan dan intrik politik dalam menggolkan undang-undang ini mulai terlihat sejak pembahasan mengenai persyaratan bagi para kandidat, baik dalam hal persyaratan dukungan ataupun proses detail pencalonan tersebut. Namun apa daya, partai politik yang berada di dalam lembaga parlemen memiliki kewenangan tersebut, yaitu menghasilkan sebuah undang-undang. Sementara kita yang berada di luar, hanya sekedar penonton yang menyaksikan keegoisan itu berlangsung. Pertanyaan kritisnya adalah mengapa partai politik kita masih cenderung egois terkait dengan urusan mereka sendiri, tanpa mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat? Lalu, bagaimana partai seharusnya mampu menyeimbangkan kepentingannya dengan aspirasi masyarakat yang ada sehingga menghasilkan kebijakan yang memiliki keberpihakan?

PEREMPUAN, PARTAI DAN SISTEM PEMILU

Pihak Komisi Pemilihan Umum sudah mensinyalir bahwa tidak semua partai politik peserta pemilu mampu menempatkan calon perempuan dalam daftar kandidat di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 30 persen. KPU menduga sebagian partai politik tidak serius menempatkan caleg perempuan tersebut. Kalaupun ada, tidak ditempatkan sesuai dengan ketentuan amanat UU No.10/2008. sayangnya, KPU pun tidak berani tegas dan mengambil langkah yang mendukung kebijakan afirmasi dengan mengeluarkan peraturan yang berani untuk mendorong hal tersebut. Dalam konteks tersebut, bagaimana peluang caleg-caleg perempuan yang telah dipersiapkan oleh masing-masing partai? Persoalannya kemudian, masing-masing partai nampaknya telah memiliki mekanisme internal dalam rangka mendorong peluang calon-calon yang popular untuk mendapat suara terbanyak. Artinya dimana peluang perempuan dengan posisi tersebut?

AKTOR CIVIL SOCIETY DAN PEMILU 2009

Pemilihan Umum tahun 2009 sudah tinggal di depan mata. Kira-kira tinggal 5 bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum tengah bersiap-siap dalam rangka pemilihan umum tersebut. Bahkan akhir Oktober ini, KPU sudah memastikan bahwa terdapat 11.000 calon legislative DPR RI dari 37 Partai Politik akan bertarung memperebutkan 560 kursi. KPU Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak juga telah mengumumkan calon legislative di tingkat yang sama. Artinya, pertarungan sudah dimulai secara resmi.

Pada masa pengenalan nama-nama calon legislative serta partai politik yang mengusungnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu telah mempersilahkan kepada masyarakat luas untuk melihat dan mempertimbangkan calon-calon yang dianggap bermasalah untuk dilaporkan. Berbagai tanggapan positif dan negative pun muncul. Namun reaksi opini public terhadap calon-calon adalah menyoroti banyaknya para calon yang berasal dari keluarga pimpinan partai atau elite partai serta para artis dan tokoh-tokoh seni, dimana kedua kelompok ini akan mempengaruhi suara pemilih nantinya. Padahal di dalam daftar calon tersebut juga bertebaran nama dari pimpinan serta actor-aktor yang aktif dari kelompok civil society. Diantaranya, terdapat nama Ratna Bantara Mukti, Apong Herlina, Abdul Hakim Garuda Nusantara, ataupun Binny Buchori, yang telah resmi masuk dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif 2009. Dapat dipastikan juga bahwa di level provinsi dan kabupaten/kota telah terdapat beberapa nama dari actor-aktor civil society yang berpengaruh. Pertanyaan kemudian, apa yang bisa disikapi dari kehadiran mereka dalam ranah pemilu, untuk berjuang di arena politik yang lebih nyata? Bagaimana kita dapat merefleksikan kehadiran actor civil society ini bila dibandingkan pada pemilu sebelumnya dan proyeksi bagi agenda pembangunan civil society ke depan? Apakah berpeluang menjadi lebih baik atau sebaliknya? Tulisan ini ingin mencoba dalam mendiskusikan lebih intensif mengenai pandangan-pandangan keterlibatan actor civil society dalam pemilu.